Jakarta, SpectrumBorneo.com — Sebuah video yang menampilkan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkritik perbankan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi perbincangan hangat di publik. Dalam cuplikan tersebut, Purbaya terlihat menegaskan agar bank tidak mempersulit akses kredit bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang dianggap tidak sesuai ketentuan.
Pernyataan tegas itu kemudian memicu diskusi luas, namun di saat yang sama muncul kekeliruan besar di berbagai unggahan media sosial: sebagian publik menyebut Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI.
Faktanya, Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia bukan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
“Akses KUR harus dipermudah. Program ini hadir untuk rakyat, bukan untuk dipersulit dengan syarat-syarat tambahan yang tidak sesuai aturan,” tegas Purbaya dalam forum tersebut.
Sorotan pada Bank yang Dinilai Kurang Serius Salurkan KUR
Purbaya menyinggung adanya laporan mengenai bank yang masih meminta agunan tambahan untuk KUR, padahal program ini bertujuan membantu UMKM dengan skema penjaminan pemerintah.
“Jangan bermain-main dengan KUR. Jika masih ada bank yang melakukan itu, kami tidak segan meminta otoritas terkait mengambil langkah tegas,” ujarnya.
Sikap tersebut mendapat respons positif dari pelaku UMKM dan pemerhati ekonomi, yang menilai langkah Purbaya mempertegas komitmen negara terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.
Publik Diminta Cermat dalam Menyerap Informasi
Fenomena salah sebut jabatan Purbaya menjadi pengingat pentingnya ketelitian masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terlebih mengenai pejabat publik dan kebijakan strategis.
Redaksi mengimbau agar masyarakat mengacu pada sumber resmi untuk menghindari salah persepsi yang dapat memicu disinformasi.
Sampai berita ini diturunkan, LPS dan KSSK belum mengeluarkan pernyataan lanjutan, namun isu terkait penyaluran KUR dipastikan akan terus menjadi perhatian regulator.
Catatan Redaksi
Media berperan penting menjaga akurasi informasi. Klarifikasi jabatan publik sangat diperlukan agar narasi kebijakan ekonomi tidak bias atau keliru di ruang publik.
