SpectrumBorneo.com
Penulis : M. Supian Noor, SH., MH.
(Advokat – Mediator Pengadilan – Pendiri/Ketum Organisasi Perkumpulan Advokat & Mediator serta LBH PPPKMN)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di satu sisi, ia disebut sebagai lompatan besar kebijakan sosial yang menyentuh langsung hak gizi anak Indonesia. Di sisi lain, muncul pertanyaan kritis: bagaimana sebenarnya struktur investasi, pembiayaan, dan keuntungan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)?
Apakah mitra menikmati margin besar dari setiap porsi makanan?
Ataukah justru mereka memikul risiko investasi dan operasional yang tidak kecil?
Laporan investigatif ini membedah struktur resmi yang dipublikasikan, menelusuri skema pembiayaan, dan mengurai implikasi hukumnya.
Skema Kemitraan: Negara Tidak Bangun, Risiko Dialihkan
Dalam desain kebijakan MBG, pemerintah tidak membangun seluruh fasilitas SPPG secara mandiri. Negara memilih pola kemitraan dengan sistem availability payment — pembayaran atas kesiapan fasilitas, bukan keuntungan per porsi makanan.
Besaran insentif sekitar Rp 6 juta per hari operasional sering disalahartikan sebagai laba bersih. Faktanya:
- Itu adalah pembayaran atas kesiapan gedung dan fasilitas.
- Mencakup biaya utilitas, tenaga kerja, higienitas, dan sistem keamanan.
- Tetap dibayarkan dalam kondisi standby readiness pada hari kerja tertentu.
Yang perlu digarisbawahi:
Jika AC rusak, atap bocor, CCTV mati — mitra menanggung biaya perbaikan sendiri. Negara tidak mengganti biaya aset.
Kontrak berlaku satu tahun dan dapat tidak diperpanjang jika gagal audit kepatuhan, higienitas, dan kinerja operasional.
Secara hukum, ini adalah bentuk transfer of operational risk kepada mitra.
Investasi Awal: Modal Rp 2,5–6 Miliar dan Risiko BEP
Untuk menjadi mitra SPPG, diperlukan investasi awal sekitar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan.
Pendapatan kotor maksimal sekitar Rp 1,8 miliar per tahun (Rp 6 juta x ±313 hari operasional).
Namun angka itu belum dikurangi:
- Biaya gaji tenaga kerja
- Pemeliharaan fasilitas
- Depresiasi alat
- Biaya listrik, air, dan logistik
- Risiko suspend atau pemutusan kontrak
Perhitungan kasar menunjukkan Break Even Point (BEP) baru tercapai dalam 2–2,5 tahun.
Jika kontrak tidak diperpanjang sebelum BEP, mitra berpotensi menanggung kerugian investasi miliaran rupiah.
Narasi “untung cepat dan besar” tidak sepenuhnya mencerminkan struktur biaya ini.
Dana Bahan Baku: Sistem At-Cost dan Virtual Account
Isu sensitif lainnya adalah margin makanan.
Struktur resmi menyebutkan:
- Dana bahan baku dipisahkan dari insentif fasilitas.
- Menggunakan prinsip at-cost (dibayar sesuai bukti riil).
- Dana dikelola melalui Virtual Account (VA) operasional.
- Tidak masuk ke rekening pribadi mitra.
- Sisa dana otomatis kembali ke kas negara.
Dengan skema ini, mitra tidak mengambil keuntungan dari selisih harga bahan baku.
Jika harga ayam turun, selisihnya tidak menjadi laba mitra.
Model ini dirancang untuk mencegah mark-up dan memperkuat akuntabilitas.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada sistem audit dan pengawasan lapangan.
Mengapa Negara Tidak Membangun Sendiri?
Simulasi menunjukkan, jika negara harus membangun sekitar 30.000 SPPG secara mandiri, kebutuhan belanja modal bisa mencapai ±Rp 90 triliun untuk bangunan dan peralatan saja.
Dengan skema kemitraan:
- APBN tidak mengeluarkan dana besar di awal (upfront cost).
- Risiko konstruksi dan operasional dialihkan.
- Infrastruktur dapat dibangun lebih cepat.
Dalam perspektif kebijakan fiskal modern, ini disebut risk allocation strategy.
Namun publik berhak bertanya:
Apakah pengalihan risiko ini benar-benar efisien dalam jangka panjang?
Ataukah hanya memindahkan beban tanpa mengurangi potensi masalah?
Perspektif Hukum dan Tata Kelola
Sebagai advokat, saya memandang MBG berada pada dua pilar utama:
1️⃣ Efisiensi Fiskal
Skema availability payment dan transfer risiko sah secara teori kontrak publik modern.
2️⃣ Akuntabilitas Mutlak
Karena program ini menyangkut hak gizi anak, maka standar pengawasan harus lebih tinggi dibanding proyek biasa.
Jika terjadi pelanggaran SOP, SPPG dapat disuspend, bahkan ditutup permanen. Mitra menanggung risiko kerugian sebelum investasi kembali.
Artinya, beban risiko nyata berada pada pihak swasta.
Temuan Kunci Investigatif
Berdasarkan struktur resmi yang dipublikasikan, MBG memiliki karakter berikut:
- Tidak ada keuntungan per porsi makanan.
- Insentif adalah pembayaran kesiapan fasilitas.
- Risiko investasi dan pemeliharaan pada mitra.
- Dana bahan baku diawasi sistem VA dan at-cost.
- Kontrak tahunan dengan evaluasi ketat.
Namun, transparansi tetap menjadi kunci.
Yang perlu terus dikawal publik dan aparat pengawas:
- Mekanisme seleksi mitra
- Audit realisasi biaya
- Kesesuaian standar higienitas
- Efektivitas distribusi gizi
Karena kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu sempurna di lapangan.
Penutup: Antara Harapan dan Pengawasan
MBG adalah kebijakan ambisius.
Ia menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, dan fiskal dalam satu desain besar.
Apakah skema ini sempurna? Tidak.
Apakah berpotensi membawa manfaat besar? Sangat mungkin.
Namun keberhasilannya bergantung pada tiga hal:
- Integritas pengelolaan
- Transparansi anggaran
- Pengawasan publik berkelanjutan
Karena pada akhirnya, MBG bukan tentang angka Rp 6 juta per hari.
Ia tentang hak anak Indonesia atas gizi yang layak.
Dan setiap kebijakan yang menyentuh hak dasar anak harus berdiri di atas fondasi hukum yang kuat, tata kelola yang bersih, serta komitmen akuntabilitas tanpa kompromi.
