SpectrumBorneo.com – Jakarta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kembali menjadi sorotan publik seiring masih maraknya praktik penarikan paksa kendaraan bermotor oleh pihak debt collector di lapangan. Putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa dasar hukum yang sah dan prosedur yang benar.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat diperlakukan secara otomatis sebagai titel eksekutorial yang memberi kewenangan langsung kepada kreditur untuk menarik objek jaminan. Dengan demikian, tindakan penarikan paksa kendaraan atau barang jaminan tanpa persetujuan debitur dan tanpa perintah pengadilan berpotensi melanggar hukum.
Bukan Pelarangan Mutlak Debt Collector
Putusan MK ini kerap disalahpahami sebagai pelarangan total terhadap keberadaan dan peran debt collector. Padahal, secara yuridis, MK tidak melarang profesi debt collector secara mutlak, melainkan membatasi kewenangan eksekusi agar tidak dilakukan sewenang-wenang.
Mahkamah menegaskan, eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi. Pertama, apabila terdapat kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur mengenai adanya wanprestasi serta penyerahan objek jaminan secara sukarela. Kedua, apabila eksekusi dilakukan melalui mekanisme pengadilan setelah adanya penetapan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan kata lain, debt collector tidak memiliki kewenangan menarik paksa barang jaminan di jalan, di rumah, atau di tempat umum, tanpa adanya dasar hukum tersebut.
Perlindungan Debitur dan Kepastian Hukum
Putusan MK ini dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan hak-hak warga negara. Praktik penarikan paksa yang kerap disertai intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.
Di sisi lain, MK juga tidak menutup mata terhadap kepentingan kreditur. Kreditur tetap memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia, namun harus melalui jalur hukum yang sah, transparan, dan berkeadilan.
Implikasi bagi Lembaga Pembiayaan
Putusan ini membawa konsekuensi penting bagi perusahaan pembiayaan, leasing, maupun pihak ketiga penagihan. Setiap tindakan eksekusi di luar mekanisme hukum berisiko menimbulkan sengketa perdata bahkan pidana, baik terhadap perusahaan maupun individu debt collector yang terlibat.
Para ahli hukum menilai, ke depan lembaga pembiayaan harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif, mediasi, dan litigasi yang sah, bukan lagi mengandalkan penarikan paksa di lapangan.
Penegasan Negara Hukum
Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan satu prinsip fundamental: tidak ada eksekusi tanpa hukum. Negara hadir untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa utang-piutang tetap berada dalam koridor konstitusi, kepastian hukum, dan keadilan sosial.
Bagi masyarakat, pemahaman yang benar atas putusan ini menjadi penting agar tidak lagi menjadi korban praktik penagihan yang melanggar hukum. Sementara bagi aparat penegak hukum, putusan MK ini menjadi dasar kuat untuk menindak tegas praktik penarikan paksa yang menyimpang dari aturan.
