Oleh: M. Supian Noor (Advokat & Mediator Pengadilan)
SpectrumBorneo.com – Di tengah kritik yang disampaikan Ketua BEM UGM terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), publik patut bersikap rasional: apakah program ini sekadar beban fiskal populis, atau justru instrumen strategis pembangunan sosial-ekonomi?
Kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik yang baik harus berdiri di atas analisis komprehensif, bukan semata pada pendekatan angka makro yang terlepas dari dampak mikro.
1️⃣ Kritik Anggaran: Beban atau Investasi?
Narasi yang berkembang menyebut MBG sebagai program mahal dan berpotensi membebani APBN.
Argumentasi ini tampak logis — tetapi belum tentu lengkap.
Dalam perspektif ekonomi publik, belanja negara terbagi dua:
- Belanja konsumtif pasif
- Belanja sosial produktif (social investment)
MBG masuk kategori kedua. Mengapa?
Karena:
- Ia meningkatkan kualitas SDM sejak dini
- Ia mengurangi risiko stunting dan malnutrisi
- Ia menciptakan permintaan agregat di sektor riil
Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak berhenti di meja makan sekolah. Ia mengalir ke:
- Petani hortikultura
- Peternak ayam
- Nelayan tangkap dan budidaya
- UMKM pengolahan pangan
- Jasa distribusi
Dalam teori multiplier effect, belanja sosial terstruktur menciptakan putaran ekonomi berlapis.
Pertanyaannya bukan “berapa besar anggarannya?”
Tetapi “berapa besar dampak ekonominya?”
2️⃣ MBG dan Ekonomi Rakyat: Fakta Lapangan
Di lapangan, MBG menciptakan kepastian pasar.
Bagi petani:
- Ada permintaan rutin
- Produksi bisa direncanakan
- Risiko harga anjlok berkurang
Bagi peternak:
- Serapan telur dan daging stabil
- Produksi berkelanjutan
- Tenaga kerja terserap
Bagi nelayan:
- Hasil tangkapan tersalurkan
- Fluktuasi harga ekstrem menurun
- Ekonomi pesisir lebih resilien
Apakah ini sekadar program makan gratis?
Ataukah ini intervensi ekonomi berbasis konsumsi rakyat?
3️⃣ Kritik Populis vs Analisis Struktural
Sebagian kritik menyebut MBG sebagai kebijakan populis jangka pendek.
Namun perlu dipahami:
Populisme biasanya ditandai oleh:
- Kebijakan instan
- Minim desain sistemik
- Tanpa dampak struktural
MBG, jika dirancang dengan tata kelola baik, justru:
- Terintegrasi dengan sektor pertanian
- Menguatkan ketahanan pangan
- Menggerakkan ekonomi desa
- Mendukung agenda pembangunan SDM
Artinya, ia memiliki dimensi struktural, bukan sekadar simbolik.
4️⃣ Perspektif Konstitusional
Sebagai advokat, saya melihat MBG dalam bingkai konstitusi.
Negara memiliki kewajiban:
- Menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang
- Mengupayakan kesejahteraan umum
- Meningkatkan kualitas pendidikan nasional
Gizi adalah fondasi pendidikan.
Anak lapar sulit menyerap pelajaran.
Anak kurang protein sulit mencapai potensi kognitif optimal.
Maka MBG bukan kemurahan hati negara.
Ia adalah manifestasi tanggung jawab konstitusional.
5️⃣ Kritik Tetap Penting — Tetapi Harus Objektif
Apakah MBG tanpa risiko? Tentu tidak.
Potensi masalah tetap ada:
- Penyimpangan pengadaan
- Distribusi tidak merata
- Kebocoran anggaran
Di sinilah kritik mahasiswa seharusnya diarahkan:
- Mengawal transparansi
- Mendorong audit berkala
- Memastikan akuntabilitas
Bukan pada delegitimasi program secara keseluruhan.
Karena ketika legitimasi program diruntuhkan tanpa analisis menyeluruh, yang terdampak bukan elit politik — melainkan petani kecil, peternak desa, dan nelayan pesisir.
6️⃣ Realitas Sosial: Siapa yang Sebenarnya Bergantung?
Di balik setiap kritik anggaran, ada jutaan keluarga yang:
- Menggantungkan kepastian pasar
- Mengandalkan perputaran ekonomi harian
- Bertahan dari fluktuasi harga komoditas
MBG telah menjadi jaring stabilitas ekonomi mikro.
Menghapus atau melemahkannya tanpa alternatif konkret berarti mempertaruhkan:
- Stabilitas ekonomi desa
- Ketahanan pangan lokal
- Masa depan generasi
Penutup: Perdebatan yang Mencerahkan, Bukan Melemahkan
Demokrasi membutuhkan suara mahasiswa.
Namun kebijakan publik membutuhkan keseimbangan antara idealisme dan realitas.
MBG bukan kebijakan sempurna.
Tetapi ia memiliki fondasi sosial-ekonomi dan konstitusional yang kuat.
Jika ada yang perlu diperbaiki — perbaiki tata kelolanya.
Jika ada yang perlu diawasi — awasi implementasinya.
Namun jangan reduksi program yang menyentuh jutaan rakyat hanya menjadi angka dalam tabel anggaran.
Karena di balik sepiring makanan itu,
ada harapan petani,
ada keringat nelayan,
dan ada masa depan anak bangsa.
.
