Hasil Reses H. Fuad Fakhruddin Ungkap Keluhan Relawan: Saat Menolong Masyarakat, Mereka Justru Kesulitan Mendapatkan Bahan Bakar
SAMARINDA – SpectrumBorneo.com
Di balik sirene ambulans yang membelah jalan dan armada pemadam kebakaran relawan yang bergegas menuju lokasi musibah, tersimpan persoalan yang selama ini jarang mendapat perhatian publik. Banyak kendaraan relawan yang bertugas menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat justru mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses yang dilaksanakan H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., M.M., Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra. Dalam pertemuan dengan masyarakat dan para relawan, keluhan mengenai sulitnya mengakses BBM bersubsidi menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan.
Menurut Fuad, para relawan pemadam kebakaran maupun ambulans selama ini menjalankan tugas kemanusiaan secara sukarela tanpa memperoleh dukungan anggaran operasional yang memadai. Namun di lapangan, mereka kerap terkendala ketika hendak mengisi BBM bersubsidi karena terbentur berbagai persyaratan administratif.
“Para relawan ini hadir ketika masyarakat mengalami musibah. Mereka tidak mencari keuntungan, tetapi justru sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan utama operasional kendaraan mereka,” ujar Fuad.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar armada yang digunakan organisasi relawan merupakan kendaraan yang telah berusia cukup lama. Tidak sedikit kendaraan yang mengalami kendala administrasi, termasuk keterlambatan pembayaran pajak akibat keterbatasan kemampuan keuangan organisasi yang mengandalkan swadaya anggota dan donasi masyarakat.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada akses terhadap BBM bersubsidi yang saat ini terintegrasi dengan sistem pendataan dan verifikasi kendaraan. Akibatnya, sejumlah armada relawan yang setiap hari digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan justru mengalami hambatan saat membutuhkan bahan bakar.
Padahal, menurut Fuad, keberadaan relawan pemadam kebakaran dan ambulans telah menjadi bagian penting dari sistem penanganan kedaruratan di Kalimantan Timur. Dalam banyak kejadian kebakaran, kecelakaan lalu lintas, bencana, hingga kondisi medis darurat, relawan sering kali menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi sebelum bantuan resmi datang.
“Ketika terjadi kebakaran atau ada warga yang membutuhkan pertolongan medis darurat, masyarakat tidak pernah bertanya apakah kendaraan relawan itu sudah lunas pajaknya atau tidak. Yang dibutuhkan adalah pertolongan secepat mungkin. Karena itu, negara juga perlu hadir memberikan dukungan yang memadai,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Fuad mendorong Pertamina bersama pemerintah daerah untuk merumuskan mekanisme khusus bagi armada relawan yang benar-benar aktif menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemberian kuota BBM bersubsidi khusus atau skema verifikasi tersendiri yang dapat menjamin bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan distribusi energi, melainkan bentuk penghargaan terhadap ribuan relawan yang selama ini bekerja tanpa pamrih demi keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai mereka yang setiap hari membantu masyarakat justru dipersulit ketika membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Perlu ada solusi yang adil, terukur, dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Fuad menilai pemerintah daerah, Pertamina, dan organisasi relawan perlu duduk bersama untuk menyusun formulasi terbaik agar kebutuhan operasional armada kemanusiaan tetap terpenuhi tanpa membuka celah penyalahgunaan subsidi.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan dibawa dan diperjuangkan dalam komunikasi dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap gerakan kemanusiaan di Kalimantan Timur.
Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kedaruratan dan tingginya risiko kebakaran di berbagai daerah, keberadaan armada relawan pemadam kebakaran dan ambulans telah menjadi garda terdepan yang tidak tergantikan. Karena itu, harapan agar mereka memperoleh kemudahan akses BBM bersubsidi kini menjadi perhatian yang menunggu respons nyata dari para pemangku kebijakan.
