SpectrumBorneo.com | Banjarbaru —
Indonesia secara resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana nasional. Mulai Jumat, 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru diberlakukan secara efektif, menandai berakhirnya penggunaan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang telah diterapkan lebih dari satu abad.
KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sementara KUHAP baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keduanya disusun sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana nasional yang saling melengkapi, menyelaraskan hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana yang lebih modern, berimbang, dan berorientasi pada keadilan substantif.
Pemberlakuan dua instrumen hukum strategis ini dinilai sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional yang telah lama dinantikan.
Akhir KUHP Kolonial, Awal Sistem Hukum Nasional
Selama lebih dari 100 tahun, Indonesia menggunakan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang dinilai tidak lagi sejalan dengan nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan keadilan modern. Dengan berlakunya KUHP baru, Indonesia kini memiliki hukum pidana yang dirumuskan oleh bangsa sendiri, mencerminkan jati diri nasional dan kondisi sosial yang majemuk.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menegaskan bahwa pembaruan ini bukan sekadar pergantian aturan, melainkan perubahan paradigma dalam memandang kejahatan, pelaku, korban, dan tujuan pemidanaan.
Paradigma Pemidanaan Bergeser: Tidak Lagi Sekadar Penjara
Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHP baru adalah pergeseran paradigma pemidanaan. Jika sebelumnya pidana penjara menjadi instrumen utama, kini jenis pidana diperluas dan dibuat lebih variatif.
Selain pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana mati dengan pengaturan khusus, KUHP baru juga mengenal pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana denda berbasis kategori. Hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk menjatuhkan putusan yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan.
Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus mendorong pemidanaan yang lebih mendidik dan berorientasi pada perbaikan perilaku.
“Pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi juga harus memberi manfaat sosial dan pemulihan,” menjadi semangat utama dalam KUHP baru.
Pengakuan Living Law dan Keadilan Restoratif
KUHP baru juga membawa terobosan dengan mengakui keberadaan hukum adat (living law) yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pengakuan ini diberikan dengan batasan tegas, yakni tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, pidana tambahan diperluas, mencakup kewajiban pemulihan, permintaan maaf kepada korban, hingga pembayaran ganti rugi. Pendekatan ini menegaskan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin mengedepankan keadilan restoratif, bukan sekadar pembalasan.
KUHAP Baru: Perkuat Due Process of Law
Seiring dengan berlakunya KUHP baru, KUHAP yang baru juga membawa perubahan signifikan dalam tata cara penegakan hukum pidana. KUHAP dirancang untuk memperkuat perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban, sekaligus memperjelas kewenangan aparat penegak hukum agar lebih akuntabel.
Pengaturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pembuktian di persidangan diperjelas dan diperketat. Prinsip due process of law ditegaskan sebagai fondasi utama, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum.
Bagi aparat penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan—KUHAP baru menuntut profesionalisme yang lebih tinggi serta pemahaman mendalam terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Tantangan Implementasi dan Sosialisasi
Meski dinilai progresif, penerapan KUHP dan KUHAP baru diperkirakan menghadapi tantangan di lapangan. Perbedaan pemahaman, kesiapan sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi berpotensi menimbulkan kebingungan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.
Pemerintah dan DPR sebelumnya menegaskan pentingnya masa transisi, pelatihan berkelanjutan, serta edukasi publik agar perubahan besar ini tidak menimbulkan kegaduhan hukum.
Momentum Reformasi Hukum Nasional
Berlakunya KUHP dan KUHAP baru menandai momentum penting reformasi hukum nasional. Indonesia kini memiliki sistem hukum pidana yang lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus menjawab tuntutan zaman.
Bagi masyarakat, perubahan ini menuntut pemahaman baru terhadap hak dan kewajiban hukum. Sementara bagi aparat penegak hukum, KUHP dan KUHAP baru menjadi ujian integritas dan profesionalisme dalam menegakkan hukum secara adil dan bertanggung jawab.
Dengan diberlakukannya dua kitab hukum ini, Indonesia secara resmi membuka lembaran baru dalam sejarah penegakan hukum pidana—menuju sistem peradilan yang lebih modern, transparan, dan beradab.
