“Darna Menghilang dari Sidang, Gugatan PT PKIS Tetap Bergulir ke Tahap Krusial”
Pelaihari, SpectrumBorneo.com — Proses hukum sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara PT Pola Kahuripan Inti Sawit (PT PKIS) melawan Darna memasuki fase krusial setelah tergugat kembali tidak menghadiri persidangan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pelaihari pada Kamis (2/4/2026), majelis hakim tetap melanjutkan agenda pembuktian dari pihak penggugat, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara patut oleh pengadilan.
Ketidakhadiran berulang ini menjadi sorotan tajam, karena tidak hanya berdampak pada jalannya perkara, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap posisi hukum tergugat dalam proses peradilan perdata.
Mangkir Tiga Kali, Sinyal Lemahnya Itikad Berperkara?
Berdasarkan fakta persidangan, pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku. Namun hingga sidang ketiga, Darna tetap tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam praktik hukum, sikap tersebut kerap dikaitkan dengan ketiadaan itikad baik dalam menghadapi proses peradilan, meskipun penilaian akhir tetap berada pada kewenangan majelis hakim.
Majelis hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi jalannya pemeriksaan perkara, selama pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut.
Dengan demikian, persidangan tetap dilanjutkan dan kini memasuki tahap yang paling menentukan, yakni pembuktian.
Pembuktian Sepihak Mengemuka, Arah Perkara Mulai Terbentuk
Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum penggugat dari Lawfirm ADV SPN & REKAN mulai mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil gugatan.
Beberapa poin pembuktian yang disampaikan meliputi:
- legalitas penguasaan lahan oleh PT PKIS
- administrasi objek sengketa
- indikasi penguasaan fisik lahan oleh tergugat
- serta dugaan aktivitas pemanenan buah sawit tanpa hak
Dengan tidak hadirnya tergugat, maka seluruh dalil dan bukti dari pihak penggugat untuk sementara tidak mendapatkan bantahan langsung di persidangan, sebuah kondisi yang secara yuridis dapat memperkuat konstruksi perkara dari sisi penggugat.
Dimensi Hukum: Berpotensi Mengarah ke Putusan Verstek
Secara normatif, perkara ini berlandaskan pada ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam konteks ini, terdapat dua pokok yang diuji:
- apakah benar terjadi penguasaan lahan tanpa hak
- apakah terdapat aktivitas pemanenan hasil kebun yang merugikan penggugat
Apabila kedua unsur tersebut terbukti, maka tergugat dapat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.
Lebih jauh, ketidakhadiran tergugat hingga tiga kali membuka kemungkinan perkara ini diputus melalui mekanisme verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat.
Putusan semacam ini tetap sah dan mengikat secara hukum, sepanjang syarat formil telah terpenuhi.
Pemeriksaan Setempat Jadi Kunci
Dalam rangka menguji fakta di lapangan, majelis hakim juga dijadwalkan akan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa.
Langkah ini penting untuk memastikan:
- kondisi riil lahan yang dipersengketakan
- batas fisik objek perkara
- serta penguasaan faktual di lapangan
Pemeriksaan ini kerap menjadi faktor penentu dalam sengketa agraria, karena memberikan gambaran langsung kepada hakim mengenai fakta objektif di lokasi.
Sengketa Sawit dan Kompleksitas Agraria
Perkara ini kembali memperlihatkan kompleksitas konflik agraria di sektor perkebunan sawit di Indonesia.
Sengketa semacam ini umumnya dipicu oleh:
- tumpang tindih klaim kepemilikan
- penguasaan lahan tanpa dasar hukum
- ketidakjelasan batas wilayah
- hingga persoalan administratif pertanahan
Karena itu, penyelesaian melalui jalur pengadilan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap klaim diuji melalui mekanisme hukum yang objektif dan transparan.
Publik Menanti Sikap Tegas Pengadilan
Dengan terus berjalannya proses pembuktian tanpa kehadiran tergugat, perhatian publik kini tertuju pada langkah majelis hakim dalam menilai seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan.
Apakah perkara ini akan berujung pada putusan verstek, atau tergugat akan hadir pada tahap selanjutnya untuk memberikan pembelaan, menjadi dinamika yang menarik untuk dicermati.
Media SpectrumBorneo.com akan terus mengikuti perkembangan perkara ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan informasi yang tajam, berimbang, dan berbasis analisis hukum kepada masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa dalam setiap sengketa hukum, kepatuhan terhadap proses peradilan dan itikad baik para pihak merupakan fondasi utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
