JAKARTA, SpectrumBorneo.com – Krisis yang membelit Garuda Indonesia menjadi salah satu episode paling pahit dalam sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gunungan utang yang sempat menyentuh kisaran Rp 140 triliun bukan sekadar angka, melainkan cerminan rapuhnya tata kelola, lemahnya pengawasan, serta praktik pengadaan yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian korporasi.
Skandal ini tidak lahir dalam semalam. Ia merupakan akumulasi keputusan bisnis berisiko tinggi, kontrak sewa pesawat (leasing) dengan harga yang dinilai tidak wajar, hingga praktik suap dalam pengadaan armada.
Akar Masalah: Kontrak Irasional dan Skema Leasing
Dalam sejumlah proses hukum sebelumnya, mantan Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar, dinyatakan terlibat dalam perkara suap terkait pengadaan pesawat, termasuk tipe CRJ-1000 dan ATR 72-600. Skema pengadaan tersebut berdampak langsung pada struktur biaya yang membengkak.
Harga sewa yang dinilai irasional menciptakan beban tetap jangka panjang. Ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan mobilitas global, pendapatan anjlok drastis sementara kewajiban pembayaran leasing tetap berjalan. Kombinasi ini mendorong utang membengkak hingga mencapai level kritis.
Pada 2022, Garuda akhirnya menempuh restrukturisasi melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebuah langkah penyelamatan yang menghindarkan maskapai pelat merah itu dari jurang kebangkrutan total.
Dimensi Hukum: Ujian Asas Ne Bis In Idem
Drama hukum tidak berhenti pada vonis. Pada awal 2026, muncul babak baru ketika upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan dengan dalih asas ne bis in idem—prinsip yang melarang seseorang diadili dua kali untuk perkara yang sama.
Perdebatan ini menjadi penting karena menyangkut batas antara perkara yang berdiri sendiri dan perkara yang dianggap memiliki objek serta substansi yang tumpang tindih.
Mahkamah Agung kini berada pada posisi strategis untuk menilai: apakah konstruksi perkara benar-benar berbeda, atau terdapat irisan yang melanggar asas fundamental dalam hukum pidana tersebut?
Peran Swasta dan Celah Sistem
Sorotan publik kerap terfokus pada pejabat BUMN yang dipidana. Namun dalam banyak kasus korporasi, terdapat peran perusahaan perantara (intermediary) dan vendor swasta yang beroperasi di balik layar.
Skema penggunaan perusahaan cangkang di yurisdiksi luar negeri, kontrak business-to-business (B2B) yang secara formal sah namun substansinya bermasalah, serta penggelembungan harga (mark-up) menjadi pola yang sering terungkap dalam praktik korporasi global.
Pertanyaannya: sejauh mana penegakan hukum mampu menembus lapisan korporasi swasta yang menikmati keuntungan dari skema tersebut?
Pelajaran Strategis bagi Tata Kelola BUMN
Krisis Garuda memberikan sejumlah pelajaran mendasar:
- Pengadaan harus berbasis transparansi dan akuntabilitas.
- Dewan komisaris dan komite audit wajib menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.
- Kontrak jangka panjang harus diuji kelayakan finansialnya secara independen.
- Integritas pimpinan menjadi fondasi utama keberlanjutan korporasi.
BUMN bukan sekadar entitas bisnis; ia mengelola aset publik dan memikul amanah negara. Ketika tata kelola menyimpang, dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga reputasional dan strategis bagi bangsa.
Antara Krisis dan Reformasi
Garuda Indonesia perlahan bangkit melalui restrukturisasi dan penataan ulang model bisnis. Namun krisis ini akan selalu tercatat sebagai pengingat bahwa kegagalan integritas di level puncak dapat menyeret perusahaan negara ke ambang kehancuran.
SpectrumBorneo.com menilai, reformasi tata kelola BUMN tidak cukup hanya dengan penindakan pidana. Ia harus diikuti penguatan sistem, transparansi kontrak, serta keberanian menutup celah kolusi antara pejabat publik dan korporasi swasta.
Krisis boleh berlalu, tetapi pelajarannya tidak boleh dilupakan.
