UU PDP Jadi “Tameng Baru” Warga Negara — Penyalahgunaan Data e-KTP Kini Bisa Berujung Sanksi Hukum
Jakarta, SpectrumBorneo.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mulai menggaungkan peringatan serius terkait praktik penyerahan dan fotokopi e-KTP secara sembarangan di berbagai layanan publik maupun swasta.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyerahkan data identitas pribadi, khususnya e-KTP yang kini telah terintegrasi dengan sistem digital dan data kependudukan nasional.
Imbauan tersebut mencuat setelah maraknya praktik pengumpulan fotokopi KTP di hotel, rumah sakit, perusahaan pembiayaan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya yang dinilai masih minim perlindungan keamanan data.
“e-KTP bukan sekadar kartu identitas biasa. Di dalamnya terdapat data pribadi strategis yang jika bocor atau disalahgunakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian serius bagi pemilik data,” demikian substansi pernyataan yang disampaikan Dukcapil dalam berbagai publikasi resminya.
Bukan Dilarang Total, Tapi Tak Boleh Disalahgunakan
Meski demikian, secara hukum tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang fotokopi KTP untuk seluruh kepentingan administratif.
Yang menjadi sorotan utama adalah penggunaan, penyimpanan, pengumpulan, hingga penyebaran data pribadi tanpa hak atau tanpa sistem perlindungan yang memadai.
Di sinilah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai memainkan peran penting sebagai instrumen hukum baru dalam tata kelola data masyarakat Indonesia.
UU tersebut menegaskan bahwa setiap pengendali data pribadi wajib:
- menjaga kerahasiaan data;
- memiliki dasar pemrosesan yang sah;
- memperoleh persetujuan pemilik data;
- serta memastikan keamanan sistem penyimpanan data pribadi.
Jika terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau distribusi data tanpa hak, maka pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana.
Rawan Dipakai untuk Kejahatan Digital
Dalam praktiknya, fotokopi KTP sering menjadi “pintu masuk” berbagai modus kejahatan digital.
Mulai dari:
- pinjaman online ilegal;
- pembukaan rekening fiktif;
- registrasi nomor telepon;
- penipuan identitas;
- hingga pencucian data digital.
Fenomena ini membuat perlindungan data pribadi kini tidak lagi dipandang sekadar isu administratif, melainkan telah berkembang menjadi isu keamanan hukum dan keamanan digital nasional.
“Banyak masyarakat tidak sadar bahwa satu lembar fotokopi KTP dapat digunakan untuk berbagai tindakan yang merugikan apabila jatuh ke tangan yang salah,” ujar seorang praktisi hukum perlindungan data kepada SpectrumBorneo.com.
Era Verifikasi Digital Mulai Didorong
Dukcapil juga mulai mendorong lembaga pemerintah maupun sektor swasta untuk beralih dari praktik fotokopi manual menuju sistem verifikasi elektronik.
Beberapa metode yang mulai direkomendasikan antara lain:
- card reader e-KTP;
- face recognition;
- verifikasi biometrik;
- hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Transformasi ini dinilai menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola identitas warga negara di era digital.
Masyarakat Diimbau Lebih Waspada
SpectrumBorneo.com mencatat, di tengah meningkatnya kebocoran data digital dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat kini perlu lebih selektif saat menyerahkan identitas pribadi.
Langkah sederhana yang mulai dianjurkan para ahli antara lain:
- memberi watermark pada fotokopi KTP;
- mencantumkan tujuan penggunaan dokumen;
- tidak mengunggah KTP utuh ke media sosial;
- serta memastikan pihak penerima memiliki kepentingan hukum yang jelas.
Di era digital saat ini, e-KTP bukan lagi sekadar kartu identitas administratif, melainkan “kunci akses” berbagai data dan layanan penting milik warga negara.
Dan ketika data pribadi mulai menjadi komoditas bernilai tinggi, maka perlindungannya pun berubah menjadi persoalan hukum yang semakin serius.
