Babeh Aldo Desak Aparat Bongkar Rantai Distribusi BBM Subsidi: “Jangan Biarkan Rakyat Kecil Jadi Korban Permainan Oknum”
BANJARBARU, SpectrumBorneo.com — Krisis kelangkaan BBM subsidi jenis Bio Solar kembali memantik kemarahan publik di Kalimantan Selatan. Ratusan sopir truk lintas daerah turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/05/2026), menuntut pemerintah, Pertamina, hingga aparat penegak hukum segera membongkar dugaan permainan distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin meresahkan.
Aksi tersebut berlangsung panas. Para sopir membawa tuntutan keras atas kondisi antrean panjang di SPBU yang disebut telah berlangsung berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Tidak sedikit sopir mengaku harus bermalam di SPBU, bahkan pulang tanpa mendapatkan Bio Solar untuk operasional kendaraan mereka.
Di tengah aksi, tokoh masyarakat yang dikenal luas dengan nama Babeh Aldo tampil lantang menyuarakan dugaan adanya praktik penimbunan, pungutan liar, hingga jual beli barcode atau kartu BBM subsidi yang diduga menjadi akar persoalan kelangkaan di lapangan.
“Kalau distribusi berjalan normal, tidak mungkin sopir sampai antre belasan jam. Ada yang harus dibuka secara terang. Negara tidak boleh kalah dengan mafia distribusi,” tegas Babeh Aldo dalam orasinya di hadapan massa aksi.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan sudah menyentuh aspek pengawasan distribusi dan dugaan penyimpangan tata niaga BBM subsidi yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Dugaan Solar Subsidi Mengalir ke Sektor Non-Sasaran
Dalam orasinya, Babeh Aldo juga menyoroti dugaan pengalihan Bio Solar subsidi ke sektor tertentu yang seharusnya tidak menjadi penerima utama BBM bersubsidi. Dugaan tersebut memunculkan spekulasi publik terkait kemungkinan distribusi ilegal ke sektor industri maupun aktivitas pertambangan.
Walau belum terdapat pernyataan resmi mengenai dugaan tersebut, desakan agar aparat melakukan investigasi menyeluruh semakin menguat.
Massa aksi meminta:
- Audit terbuka distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan;
- Penertiban dugaan praktik percaloan dan penyalahgunaan barcode subsidi;
- Penindakan terhadap oknum yang diduga bermain dalam distribusi;
- Evaluasi sistem digitalisasi subsidi yang dinilai rentan dimanipulasi;
- Transparansi kuota dan penyaluran Bio Solar di setiap daerah.
Sopir Truk Jadi Korban, Distribusi Logistik Terancam
Kelangkaan Bio Solar dinilai tidak hanya menghantam sopir angkutan barang, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas distribusi logistik dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Beberapa sopir mengaku biaya operasional meningkat drastis akibat harus membeli solar dengan harga lebih tinggi di luar jalur resmi. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu efek domino terhadap harga barang di pasar.
“Kami kerja cari makan. Kalau solar susah, kami tidak bisa jalan. Kalau distribusi macet, masyarakat juga yang kena dampaknya,” ujar salah satu sopir peserta aksi.
Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kini menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Pengawasan Negara Dipertanyakan
Secara hukum, BBM subsidi merupakan komoditas strategis yang pengelolaannya berada dalam pengawasan negara. Penyalahgunaan distribusi, penimbunan, maupun pengalihan subsidi dapat berimplikasi pidana apabila terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.
Publik kini mempertanyakan:
- Apakah kuota Bio Solar untuk Kalimantan Selatan memang mencukupi?
- Mengapa antrean terus terjadi meski sistem barcode telah diterapkan?
- Benarkah terdapat “mafia solar” yang bermain di balik distribusi subsidi?
- Seberapa efektif pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi selama ini?
- Adakah oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari kelangkaan tersebut?
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah, BPH Migas, Pertamina, dan aparat penegak hukum harus bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum
Di media sosial, isu kelangkaan Bio Solar kini berkembang menjadi perhatian serius masyarakat. Banyak warga mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada demonstrasi semata, melainkan benar-benar ditindaklanjuti melalui investigasi independen dan penegakan hukum yang transparan.
Sebagian masyarakat juga meminta agar aparat tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang lebih besar.
Bagaimana pendapat Anda?
Apakah kelangkaan Bio Solar di Kalimantan Selatan disebabkan oleh:
- Dugaan penimbunan?
- Penyalahgunaan barcode subsidi?
- Distribusi yang tidak tepat sasaran?
- Kuota yang memang terbatas?
- Lemahnya pengawasan?
- Atau adanya permainan oknum tertentu?
Sampaikan pendapat Anda secara santun dan bertanggung jawab.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan informasi lapangan, pernyataan peserta aksi, dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak.
