Bahas Tata Ruang Berkelanjutan, Masyarakat Diajak Mengawal Arah Pembangunan Daerah Secara Partisipatif
SAMARINDA, SpectrumBorneo.com — DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-4 yang dilaksanakan di Jalan Kemuning, Samarinda, pada 9 Mei 2026 pukul 19.30 WITA. Kegiatan tersebut mengangkat tema penting mengenai “Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah.”
Acara ini menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra, H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., MM, sebagai pemateri utama sekaligus penggagas kegiatan. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang.
Menurutnya, tata ruang merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Kesalahan dalam pengelolaan tata ruang dapat memicu berbagai persoalan seperti banjir, konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan pembangunan.
“Demokrasi daerah harus melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Tata ruang bukan hanya urusan pemerintah, tetapi menyangkut masa depan generasi mendatang,” ujar H. Fuad Fakhruddin di hadapan peserta yang didominasi kalangan pemuda dan masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan dua narasumber, yakni Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom., Ph.D dan Muhammad Edy, yang memberikan perspektif akademis serta sosial mengenai pentingnya sinkronisasi pembangunan dengan prinsip keberlanjutan.
Dalam paparannya, Ir. Addy Suyatno menjelaskan bahwa pembangunan modern harus berbasis data, teknologi, serta kajian ilmiah agar kebijakan tata ruang tidak bersifat sporadis dan merugikan masyarakat di kemudian hari.
Sementara itu, Muhammad Edy menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pengawasan pembangunan daerah. Ia menilai masyarakat harus aktif mengawal kebijakan agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Diskusi yang dimoderatori oleh Ahmad Barzanie berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi terkait persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga dampak pembangunan terhadap ruang hidup masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memperkuat budaya demokrasi partisipatif di daerah.
Selain menjadi forum edukasi politik, agenda tersebut juga diharapkan mampu membuka ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat mengenai tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika pertumbuhan Kalimantan Timur, khususnya menjelang percepatan pembangunan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam mengawal arah kebijakan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
